Masyarakat multilingual dan kebijakan bahasa di Indonesia

Dapat dikatakan bahwa Indonesia berhasil untuk mengukuhkan bahasa nasional setelah kemerdekaan dengan suatu kebijakan bahasa. Hal ini bukan hal yang mudah dan wajar tanpa usaha dan perjuangan dengan pemikiran tertentu apabila kita menimbang Indonesia pernah berada di bawah penjajahan lebih dari seratus tahun. Bahasa nasional itu dipilih dan diperjuangkan oleh bangsa baru sampai dijadikan pijakan yang kuat untuk negara merdeka. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, bahasa administrasi, dan bahasa komunikasi di masyarakat yang majemuk dengan suku bangsa dan etnis. Dapat dikatakan kebijakan bahasa di Indonesia bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat monoglossia. Satu bahasa yang dipilih dan dikembangkan demi keberhasilan solidaritas masyarakat dari segi politik. Dari segi ekonomi bahasa sangat efisien dan efektif apabila negara mempunyai satu bahasa nasional dan administrasi. Baik pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru sama-sama menerapkan kebijakan berbahasa satu tanpa ragu, yaitu Bahasa Indonesialah satu-satunya bahasa untuk digunakan di wilayah Republik Indonesia. Makalah ini pertama-tama mencoba menelusuri keadaan pemakaian bahasa di masyarakat dari zaman Hindia Belanda sampai dengan abad ke-21. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat poliglossia, juga masyarakat yang terdiri atas orang-orang multilingual pada setiap zaman, baik zaman Hindia Belanda maupun masa setelah kemerdekaan. Dalam pembahasan ini daerah Jawa Barat yang dihuni oleh orang Sunda diambil sebagai contoh supaya tergambar situasi kebahasaan dari zaman ke zaman. Dengan singkat makalah ini akan membahas bagaimana Indonesia berhasil menciptakan masyarakat multilingual, bukan masyarakat monolingual, tanpa kekacauan. Berdasarkan sejarah kebahasaan ini akan dibahas wujud proporsi bahasa yang lebih baik antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing untuk abad ke-21.