Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Rumusan masalah ini bagaimana penyelesaian pelanggaran lalu lintas berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura. Bagaimanakah hambatan penyelesaian pelanggaran lalu lintas
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian
pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan
penyelesaian pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu
Lintas di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Untuk menjelaskan hambatan
penyelesaian pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu
Lintas di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Untuk menjelaskan upaya
mengatasi hambatan dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura. Jenis peneitian ini adalah hukum sosiologis. Data dianalisis dengan
menetapkan metode kualitatif. Dalam menarik kesimpulan ditentukan dengan
metode deduktif. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini bahwa penyelesaian
pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura belum dapat berjalan sebagaimana mestinya
menurut peraturan yang berlaku. Hambatannya bahwa minimnya Sosialisasi
Aparat Penegak hukum, Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat dan
Rendahnya sistim administrasi dan klasifikasi kendaraan bermotor. Upaya dalam
penelitian ini adalah Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, Memberikan
edukasi hukum kepada masyarakat dan Melakukan buka/tutup blokir administrasi
kendaraan.