Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Brutal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Di Kota Pekanbaru

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Aksi unjuk Rasa
Mahasiswa Yang Brutal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
Tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum di Kota
Pekanbaru” Dalam Pasal 6 pada huruf (c) ditegaskan bahwa Penyelenggara kegiatan
penyampaian pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan cara yang
tidak menggangu keamanan dan ketertiban umum, keselamatan dan kelancaran arus
lalu lintas. Namun fakta dilapangan ditemukan bahwa tindakan anarkis masih
dilakukan oleh mahasiswa dan juga melakukan perusakan terhadap fasilitas umum.
Rumusan masalah ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap aksi unjuk
rasa mahasiswa yang brutal berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum di Kota Pekanbaru.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap aksi unjuk
rasa mahasiswa yang brutal berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum di Kota Pekanbaru.
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Sampel dalam penelitian
ini adalah Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru ditetapkan dengan metode
sensus, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru ditetapkan dengan metode sensus. Kasat
Intel Polresta Pekanbaru ditetapkan dengan metode sensus. Presiden Mahasiswa
(Presma) UIN SUSKA ditetapkan dengan metode sensus. Presiden Mahasiswa
(Presma) UIR ditetapkan dengan metode sensus. Presiden Mahasiswa (Presma) UNRI
berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus. Pengunjuk Rasa yang Brutal
ditetapkan dengan metode sensus.Teknik pengumpulan data didukung dengan metode
Observasi dan Wawancara terstruktur. Setelah data terkumpul, data dianalisis secara
Kualitatif dan dalam menarik kesimpulan ditentukan dengan metode berpikir
Induktif. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa penegakan hukum terhadap aksi
unjuk rasa mahasiswa yang brutal berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum di Kota Pekanbaru
belum dapat berjalan dengan optimal. Hambatannya bahwa karena rendahnya
kesadaran hukum masyarakat, kurangnya Giat/Simulasi Kepolisian dalam menangani
masalah penanganan penyampaian pendapat didepan umum dan rendahnya kordinasi
antar unit Kepolisian dalam pengendalian massa. Upayanya adalah meningkatkan
kordinasi antar unit Kepolisian dalam pengendalian massa melalui rapat koordinasi,
meningkatkan kegiatan dan simulasi Kepolisian dalam menangani masalah
penyampaian pendapat didepan umum dan meningkatkan kesadaran hukum terhadap
masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi.