Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasrkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Hasil penelitian Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
PEMILU Pasal 5 menyebutkan bahwa “penyandang disabilitas mempunyai hak
memilih dan dipilih dalam jabatan publik”. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru melibatkan penyandang
disabilitas dalam pemilihan. Pelibatan penyandang disabilitas pada PEMILU
2024 ternyata hanya pada proses pemungutan suara atau pencoblosan saja.
Penyandang disabilitas hanya dilibatkan sebagai pemilih. Hal ini tentunya tidak
sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya mempunyai hak
memilih namun juga mempunyai hak dipilih. Namun upaya yang dilakukan oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru hanya pemenuhan hak memilih
Permasalahan penelitian ini adalah: pertama Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan
Hak Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota
Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum? Kedua Bagaimana Hambatan Pelaksanaan Pemenuhan Hak
Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota
Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum? Ketiga Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? Tujuan Penelitian ini Pertama Untuk
menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih
Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Kedua Untuk mendeskripsikan bentuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih
Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Ketiga Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan
Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun
2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum. penelitian menggunakan metode penelitian hukum
sosiologis untuk meneliti dan menulis pembahasan skrispi ini sebagai metode
penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian sosioligis dalam upaya
penelitian dan penulisan Skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode
penelitian yang dibutuhkan penulis.